4. daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, yang meliputi pemberian pelayanan, peningkatan kemampuan masyarakat, dan peningkatan kesejahtraan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bagikan. Fungsi pengaturan pemerintah pusat yakni : 1. Ini menunjukkan dalam kegiatan perekonomian peran pemerintah itu sangat besaar. Sejak awal perumusan. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan hukum yang mengatur serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Berikut fungsi konstitusi, yaitu: Konstitusi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur. Kemudian yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Berikut ini adalah uraian mengenai fungsi pemerintahan berdasarkan buku Pengantar Ilmu Pemerintahan oleh Muhtar Haboddin (2015: 68). id – Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki beberapa fungsi, salah satunya fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan/regulasi (penetapan kebijakan publik) adalah fungsi yang tak dapat di delegasikan, dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di. Meski dipimpin presiden, bukan berarti ada penguasa tunggal di negara Republik. Fungsi dan peran penjelasan suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Lampiran I UU 12/2011, antara lain dalam angka-angka: 176. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional A. 10 Hal ini paralel dengan pendapat Prof. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan di. Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak ciipta, hak paten, dan sebagainya. Hal ini tentunya terjadi pada negara-nagara yang menjadikan presiden sebagai kepala negara untuk mengatur. Buku Manajemen Pemerintahan membahas mengenai pengelolaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Materi muatan Peraturan Pemerintah dijelaskan dalam Pasal 10 UU No. Fungsi Pemerintahan. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan. Lembaga legislatif terdiri dari DPR dan MPR. Di samping itu kata “perintah” dimuat dalam Undang Undang Pasal 3 ayat (5) TAP MPR No. Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara. Fungsi Layanan (Servicing Function) Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Kedua, fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara. Suhajar menjelaskan empat fungsi pemerintahan itu di antaranya, pertama, memberikan pelayanan yang menciptakan keadilan. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. 3. 2, No. Kemudian, hak Presiden dalam yudikatif tercantum dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 1 sebagai berikut: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung,” kemudian dilanjutkan dengan UUD 1945 pasal 12 ayat 2 berikut ini: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Pertimbangan. Menurut Corry (dalam Affandi, 1986;109) dalam arti umum yang menyeluruh, pemerintahan menunjukkan keseluruhan rangkaian lembaga-lembaga yang dipakai segolongan orang untuk memerintah dan yang menyebabkan orang-orang lainnya tunduk. Dikutip dari jurnal Peranan Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya (2017) karya Rizki Herdian Zenda dan Suparno, tenaga kerja. Menjadi anggota dari partai politik b. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas. Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Memahami jenis peraturan perundang-undangan di Daerah. Fungsi birokrasi yang amat penting ialah ditujukan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus yang bekerja untuk berbagai bidang. DALAM UU Administrasi Pemerintahan (UU No 30/2014), pemerintahan memiliki fungsi antara lain, regulation (pengaturan/kebijakan publik) yang berorientasi pada keteraturan dan ketertiban masyarakat (Social Order). 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi : 1. Implementasi Fungsi Perlindungan Pemerintah dalam Kasus Covid-19. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Menurutnya, fungsi pengadilan dalam kapasitasnya sebagai organ yang menerapkan hukum adalah menerapkan norma-norma umum dari hukum statuta dan hukum kebiasaan ke dalam kasus-kasus kongkrit, maka pengadilan harus memutuskan norma umum apa yang dapat diterapkan kepada kasus tersebut. com - Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. (UU No. 7. Presiden juga melakukan perjanjian Internasional, melakukan pengangkatan duta. 2. Tujuan Negara – Pengertian, Fungsi dan Unsur – Apabila membicarakan mengenai keberadaan negara, pasti tidak akan lepas dari pembahasan tujuan dari sebuah negara tersebut. meliputi seluruh fungsi negara. 2. 17. RT / RW alat sosial masyarakat yg membantu fungsi pemerintah . Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewenangan untuk menjalankan fungsi pelayanan di distribusikan secara lokal, sejalan dengan meningkatnya profesionalisme, pelayanan yang lebih baik, kepemimpinan, dan administrasi yang lebih efisien. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Memahami materi muatan peraturan perundang-undangan di tdaerah 4. Telp: +62-380-871070, 8032055. Pemerintah adalah gabungan dari sekelompok orang. Administrasi Negara secara umum adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi Peraturan. Fungsi Administrasi Negara mempunyai 2 (dua) arti ; a. 10 Th. 44 Tahun 1950. Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPDFungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (“APBD”). Pemerintah juga memiliki peran sebagai. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggelontorkan 6 ton beras Cadangan Pangan. Fungsi ini merupakan fungsi utama yang dimiliki DPRD sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, melalui fungsi ini DPRD berperanmelaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar . Fungsi Pelayanan. Supaya para tenaga kerja mampu bersaing dan mempunyai keahlian yang baik. Sumber: unsplash. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, artinya ketika suatu kegiatan tertentu menginginkan suatu pengaturan, maka tugas pemerintah adalah membuat peraturan yang akhirnya dituangkan secara tertulis dan dibuat oleh organ yang. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam. Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. 1) Menyediakan infrastruktur ekonomi. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; c. Namun, fungsi legislatif tidak hanya sebatas pembuatan undang-undang saja, melainkan juga memiliki tugas-tugas penting lainnya, antara lain: 1. 1. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun. Berikut ialah peran Birokrasi: Apa Saja Peran Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah? JAKARTA - Pemerintah pusat mempunyai peran untuk menyelenggarakan sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah presiden dan wakil presiden lalu di bantu oleh para menteri. landasan struktural penyelenggaraan pemerintah. Tujuannya untuk menciptakan keadilaan secara nasional, distribusi regional yang adil, hingga mendorong pemberdayaan masyarakat. Sehingga lembaga ini mempunyai sejumlah fungsi dan wewenang baik pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Jawa Barat. UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimanaTugas Pokok. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih,. 2. Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. b. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut: 1. Dengan demikian fungsi “protection” oleh pemerintah saat situasi melawan Covid-19 saat ini menjadi sangat penting. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. Jenis regulasi ini yaitu peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan dan membangun kualitas negara. Dengan terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sudah tentu akan berimplikasi positif pada peningkatan pelayanan umum termasuk preventifikasi dan represifikasi tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah , kebijakan yang diambil. Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan Undang Undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar. Memahami fungsi dari peraturan perundang-undangan d. Dalam fungsi pengaturan, penyelenggaraan pemerintahan memiliki fungsi regulasi. Adapun orang yang menjalankan sistem pemerintahan adalah pemerintah. Keempat fungsi yang dimaksud adalah: Fungsi menyelenggarakan pemerintahan, bestuur. Peran selaku stabilisator Sebagai stabilisator, yaitu pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik sosial dan ekonomi yang stabil dan mantap. Jakarta: Rajawali Pers. Hal ini menunjukkan fungsi pengaturan pemerintah, yaitu fungsi stabilisasi. tulisan berjudul Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan (d alam Bagir Manan dan Kuntana Magnar 1997: 126), mengemukakan ada dua macam keputusan tertulis, yakni peraturan perundang-undangan (wet in materiele zin atau algemeen verbindende voorschriften) dan ketetapan atau penetapan (beschikking). File ini berisi penjelasan lengkap tentang tujuan, asas, prinsip, klasifikasi, pembentukan, pengubahan, dan penghapusan. Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Di samping itu kata “perintah” dimuat dalam Undang Undang Pasal 3 ayat (5) TAP MPR No. Fungsi Legislasi. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Peran Dan Fungsi Pemerintahan Good Governance Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. Sebagian maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara. Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi pajak daerah ini secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang digunakan sebagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 4 penyusunan rancangan APBD; g. Tags. Dokumen ini juga membandingkan RUU dengan UU yang berlaku dan. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. Hukum Adminstrasi Negara. Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Peraturan daerah (Perda) adalah suatu peraturan yang telah tercantum di perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan. Pengaturan Desa bertujuan: a. Semoga. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pasal 9 berbunyi, ADVERTISEMENT. Berikut adalah fungsi pemerintah, sebagai berikut: 1. Terdapat enam fungsi pengaturan yang. I Gde Surya Kurniawan. kesimpulan, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kemandirian desa. 4, 383-399 384 memenuhi hal tersebut, sehingga peran tenaga kerja merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup orang lain. Sebaliknya fungsi sekunder berhububgan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Fungsi : Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi : Pengkajian dan penyusunan. – Pengaturan, yakni membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar kehidupan berjalan lebih harmonis dan dinamis. Pemerintah pusat dalam kaitannya dengan otonomi daerah memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut : Fungsi layanan (servicing function), dalam pelaksanaannya pemerintah tidak pilih kasih, tetatpi semua orang memliki hak sama yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan) dan. com - 08/09/2020, 19:00 WIB. Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Artikel ini membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dari pendekatan teori dan praktik. Pada dasarnya peran pemerintah di suatu negara sangatlah penting. Fungsi Layanan (Servicing Function)2. Hadjon terdiri atas 3 (tiga) fungsi, yaitu : Fungsi Normatif; Fungsi Instrumental; dan. UU ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No. Kekuasaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang dianut masing-masing. Humas Kemnaker) KOMPAS. UUD 1945 mengikat semua unsur dalam Republik Indonesia, seperti pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara RI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Menyediakan infrastruktur ekonomi Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Fungsi Layanan Servicing Function. pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Dalam mengambil kebijakan, digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekosentrasi, sehingga pemerintah memiliki 3. menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain d. Fungsi pengawasan atau bisa disebut juga dengan Control. Menjunjung tinggi serta menjalankan konstitusi hingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil. Fungsi ketertiban dan keamanan, politie. Selain itu politisasi DPR dalam penggunaan hak tersebut menimbulkan. 6. c. Regulasi konflik tujuan. Perlindungan harus dirupakan dalam bentuk-bentuk fungsi pemerintahan yang lain, yaitu: -Pembuatan payung Regulasi yang melindungi kelompok rentan risiko bencana. Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara. adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di. 1 Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap. Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan langsung dengan sikap tindak pemerintah serta pertanggunjawaban terhadap tindakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Pada BAB I Pendahuluan telah dikemukakan yang berkaitan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah, SHQJHUWLDQ IXQJVL GDODP DUWL ‡1RUPDWLI· GLDUWLNDQ ‡WXJDV· \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ Adjarian, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi pemerintah pusat dalam suatu pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi materi PPKn kelas 10 SMA. Fungsi negara menurut Van Vollenhoven yaitu terdiri dari 4 fungsi yang dikenal dengan istilah catur praja. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sebagian maksud dari fungsi Berikut ini 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya. yang meliputi makna, hakekat, fungsi, dan manfaat desa itu sendiri bagi rakyat, dan esensi desa apakah sebagai desa otonom atau desa adat. Fax: +62-380-871070. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program khusus, dengan tujuan untuk meningaktkan daya beli masyarakat sehingga dapat menciptakan kestabilan ekonomi. Pelayanan. 2. Pengaturan. a. Pada dasarnya peran pemerintah di suatu negara sangatlah penting. Baca Juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dia mencontohkan Direktorat. sebaliknya fungsi sekunder berhubungan berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Memahami fungsi dari peraturan perundang-undangan d. Penyelenggaraan pembinaan tata. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Santoso#3. Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. fungsi pemerintah, wewenang pemerintah, kewajiban pemerintah, tanggung jawab pemerintah, serta government dan governance. Berikut ini adalah uraian mengenai fungsi pemerintahan berdasarkan buku Pengantar Ilmu Pemerintahan oleh Muhtar Haboddin (2015: 68). melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah. Pemerintah memiliki fungsi regulating ( pengaturan ) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakatdengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataukah peraturan-peraturan yang lain. membatasi perilaku pemerintahan secara efektif b. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Beschikking/ Ketetapan 67 3. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi. Pajak memiliki fungsi anggaran (budgetair) yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Selain itu, terdapat enam (6) fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah yang penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah dengan sumber pendanaan APBD. 2004 yang berbunyi “materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagai mana mestinya”. Otonomi daerah adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut aspirasi masyarakat. Fungsi Pengaturan Pemerintah memiliki, Fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. 2. Sedangkan untuk urusan pemerintah pusat yang menadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, dan kemanaan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional. Fungsi Pengaturan.